Jakarta, Forum KiSSNed – Santri Bakti Nusantara (SBM) menolak keras Permen ESDM No. 14 Tahun 2024.
SBM menyebut aturan itu mengancam hak rakyat atas air, aksi ini berlangsung di Jakarta, Jumat (31/10).
Laode Kamaludin menilai aturan tersebut pro-industri besar, ia menyebut pemerintah membuka ruang eksploitasi air tanah.
Air dianggap rentan dikuasai industri air kemasan, pertambangan, dan manufaktur. Dampaknya menyasar rakyat kecil.
Santri Bakti Nusantara menyoroti mekanisme izin yang longgar, izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dinilai memudahkan pengambilan air dalam jumlah besar.
Laode menilai lingkungan sosial di sekitar titik ekstraksi ikut tertekan, aturan itu juga dinilai mengabaikan konservasi air. Padahal UU No. 17/2019 menegaskan air harus untuk kemakmuran rakyat.
Pengelolaan wajib menjamin keberlanjutan lingkungan, SBM menilai asas ini terlanggar.
Kelompok ini menyebut aturan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Laode menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam semestinya untuk rakyat. Mereka menolak orientasi ekonomi yang lebih mengutamakan korporasi.
SBM memaparkan dampak nyata. Penurunan tanah terjadi di sekitar wilayah ekstraksi, Kawasan pesisir pantura ikut terancam.
Laode juga menyoroti krisis air bersih di permukiman padat. Akuifer rusak, mata air terancam habis dan generasi mendatang ikut terdampak.
SBM ini menilai akses air makin timpang, perusahaan besar leluasa mengambil air.
Rakyat kesulitan air bersih, ketidakadilan ini dikecam keras.
Santri Bakti Nusantara meminta Permen No. 14/2024 dicabut. Menurutnya, aturan itu membuka jalan komersialisasi air tanah.
Laode juga menuntut pemerintah menghentikan eksploitasi air yang tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan.
“Air tanah bukan milik industri. Air adalah hak hidup rakyat,” tegas Laode.
Mereka menyerukan penyelamatan air tanah. Rakyat, pertanian rakyat, dan konservasi lingkungan harus jadi prioritas.
Laode menyatakan akan terus mengawal agenda penyelamatan sumber daya air Indonesia.
