Jakarta, Forum KiSSNed – Direktur Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed), Erlangga Abdul Kalam, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis dari Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang melibatkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ia menyinggung negara tidak boleh tunduk pada kekerasan terhadap pembela HAM.
Erlangga menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang transparan dan akuntabel.
“Kasus ini harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada impunitas, apalagi jika dugaan pelakunya berasal dari institusi negara. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia,” tegas Erlangga dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Ia menilai, penyiraman air keras merupakan bentuk kekerasan brutal yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menjadi teror terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
“Serangan terhadap aktivis adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Jika negara gagal melindungi pembela HAM, maka kita sedang mundur dari prinsip negara hukum,” lanjutnya.
Transparansi Kunci Kredibilitas Institusi
Erlangga juga meminta agar TNI bersikap terbuka dan kooperatif dalam proses penyelidikan.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas institusi dan menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Institusi TNI harus menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dengan membuka ruang pemeriksaan secara objektif. Jangan sampai ada kesan perlindungan terhadap oknum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Forum KiSSNed mendorong Komnas HAM dan lembaga independen lainnya untuk turut mengawal proses hukum agar berjalan adil dan tidak menyimpang.
Erlangga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi alat membungkam suara kritis. Negara harus hadir memberikan perlindungan, bukan justru menjadi sumber ketakutan,” tambahnya.
Direktur Forum KiSSNed ini juga mendorong agar pengusutan kasus tidak berhenti pada permukaan, tetapi harus menyentuh jantung persoalan.
“Pasti ada yang mendalangi insiden ini, tidak mungkin anggota bergerak tanpa instruksi. Jadi jangan cuma empat pelaku penyiraman yang ditangkap, aktor dibalik skema juga mesti diungkap,” pungkasnya.
