Jakarta, Forum KiSSNed – Indonesia kembali menyaksikan skandal memalukan lewat video anggota DPRD.
Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, dengan enteng mengaku merampok uang negara dalam video viral berdurasi 1 menit 5 detik.
Dalam video itu, Wahyudin bersama seorang wanita terlihat tertawa lepas sambil mengaku hendak menghamburkan dana perjalanan dinas ke Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kita rampok saja uang negara ini, habiskan saja, biar negara makin miskin!” ucapnya lantang sambil menyebut identitas dirinya.
Yang lebih parah, Wahyudin mabuk dan bangga menyebut nama lengkap serta jabatannya sebagai wakil rakyat.
Skandal ini makin panas setelah ia juga menyebut istilah misterius “hugel”, yang diduga merujuk pada sesuatu yang ia bawa bersama wanita dalam video itu.
Masyarakat Gorontalo pun murka, tidak terima seorang pejabat yang digaji dari uang rakyat dengan santainya menghina negara dan mengaku sebagai perampok uang rakyat.
Setelah gelombang kecaman deras membanjiri media sosial, Wahyudin buru-buru mengunggah permintaan maaf di akun pribadinya.
Ia mengaku khilaf, menyalahkan kondisi saat itu, dan berdalih bahwa istrinya menemaninya dalam video tersebut.
Namun, rakyat menilai permintaan maaf itu hanya basa-basi untuk meredam amarah publik.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo kini turun tangan, mereka memastikan akan memanggil Wahyudin pekan depan untuk dimintai klarifikasi.
Tetapi pertanyaan besar yang terus menghantui publik, apakah aparat benar-benar akan menindak tegas kasus ini? Ataukah lagi-lagi hanya berakhir dengan maaf tanpa konsekuensi?
Sementara itu, Direktur Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) Erlangga Abdul Kalam menilai Wahyudin Modiru telah mengucapkan hal yang tidak pantas.
“Anggota dewan kok kelakuannya begitu? Mencederai marwah fraksi dan menyakiti hati rakyat,” kata Erlangga saat dihubungi lewat WhatsApp, Jumat (19/9/2025).
Erlangga juga mendesak agar DPRD Gorontalo F-PDIP segera memanggil Wahyudin.
“Fraksi harus segera panggil Wahyudin, jangan dibiarkan anggotanya bertindak semaunya,” tutup Erlangga.
