Jakarta, Forum KiSSNed – Geger, sorotan publik terhadap fantastisnya tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 juta per bulan akhirnya memunculkan langkah revisi.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, mengungkapkan rencana itu di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (12/9/2025).
Augustinus mengatakan bahwa Ketua DPRD DKI bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan segera menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas tunjangan yang belakangan banyak pihak anggap tak masuk akal.
“Pak Ketua kita selaku anggota ADPSI mau audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI,” ujarnya.
Meski begitu, Augustinus mengaku belum mengetahui jadwal pasti pertemuan dengan Mendagri.
Dia menekankan, pembahasan soal tunjangan rumah bukan hanya menyangkut DKI, melainkan seluruh DPRD provinsi di Indonesia.
Augustinus juga menepis anggapan bahwa DKI Jakarta punya tunjangan rumah paling tinggi. Berdasarkan data, peneliti mencatat Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan Rp79 juta per bulan, lalu menempatkan DKI Jakarta di posisi kedua dengan Rp78 juta per bulan.
“Yang tertinggi itu bukan DKI, tetapi Jawa Tengah. Itu sebabnya asosiasi akan audiensi ke Pak Menteri untuk membahas tunjangan seluruh DPRD se-Indonesia,” katanya.
Terkait wacana pemangkasan tunjangan yang kian ramai dibicarakan, Augustinus menegaskan langkah tersebut tak bisa dilakukan secara mendadak tanpa dasar hukum baru.
“Enggak bisa langsung serta-merta. Harus ada peraturan yang mengikat juga supaya enggak salah, karena selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada,” tutupnya.
