Jakarta, Forum KiSSNed – Istana akhirnya angkat bicara soal sikap keras Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah menegaskan, satu rupiah pun dari APBN tidak akan mengalir untuk menutup utang proyek tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan tanggung jawab fiskal.
Ia menegaskan, proyek Whoosh harus dikelola secara profesional tanpa menambah beban rakyat.
“Pemerintah tidak berencana memakai APBN untuk menutup utang Whoosh,” ujarnya di Jakarta, Minggu malam (12/10).
Menurut Prasetyo, pemerintah sudah membahas langkah alternatif untuk mencari solusi keuangan yang lebih sehat.
“Sudah dibicarakan agar dicarikan skema supaya beban itu tidak menghantam APBN,” tegasnya usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Namun, ia mengungkapkan, isu utang Whoosh bukan bagian dari agenda rapat malam itu.
“Malam ini tidak sempat dibahas. Whoosh belum jadi topik,” katanya singkat.
Meski begitu, Prasetyo menilai proyek ini strategis karena membuka konektivitas antarwilayah.
“Whoosh ini penting. Kita ingin rutenya diperluas, tidak berhenti di Bandung, tapi bisa sampai Surabaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa berdiri tegak dengan pendiriannya. Ia menolak keras usulan penggunaan APBN untuk menambal utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Itu tanggung jawab korporasi, bukan negara,” katanya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya Minta Danantara Selesaikan Utang Woosh
Purbaya menegaskan, proyek tersebut berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial kuat.
“Mereka punya dividen rata-rata Rp80 triliun per tahun. Jadi kelola saja dari sana, jangan minta ke negara,” ujarnya tajam.
Ia mengingatkan agar batas antara sektor pemerintah dan swasta tidak kabur.
“Kalau untung diambil swasta, giliran rugi minta ke pemerintah, itu tidak adil. Harus tegas, ini proyek komersial,” tegasnya.
Purbaya menilai, Danantara harus bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban utang Whoosh.
“Mereka harus kelola dari sumber dayanya sendiri. Jangan semua dilempar ke APBN,” katanya lagi.
Ia menutup dengan nada sinis, “Kalau begini terus, apa bedanya proyek bisnis dengan beban rakyat?”
Di sisi lain, BPI Danantara tengah menyiapkan dua opsi penyelamatan; menyuntikkan modal tambahan kepada PT KAI atau menyerahkan aset kereta cepat ke pemerintah. Keduanya masih dalam kajian intensif.
PT KCIC menjalankan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebagai hasil kerja sama antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan mitra asal China.
China Development Bank menanggung sekitar 75 persen pembiayaan proyek, sementara para pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga menutup sisanya.
