Yogyakarta, Forum KiSSNed – Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Halmahera Tengah Yogyakarta (Ikemap) menggelar aksi protes di depan asrama mereka pada Rabu (17/12).
Aksi ini muncul sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap Pemerintah Daerah Halmahera Tengah (Halteng) yang hingga kini belum menyelesaikan persoalan dana pendidikan, khususnya beasiswa mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada Pemda Halteng agar segera menyalurkan dana beasiswa yang tertunda.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan anggaran pendidikan secara lebih objektif, adil, dan transparan agar tidak merugikan mahasiswa penerima beasiswa.
Selain menuntut kejelasan pencairan dana, mahasiswa Ikemap juga menyuarakan desakan kepada Ikram Malan Sangadji, Bupati Halmahera Tengah agar mencopot Kepala Bagian Keorganisasian.
Mahasiswa menilai pejabat tersebut gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani persoalan beasiswa yang berdampak langsung pada keberlangsungan studi mahasiswa.
Mahasiswa yang tergabung dalam Ikemap itu secara tegas membantah pernyataan Kabag Keorganisasian, Jamrud Hamid, yang menyebutkan bahwa sebagian mahasiswa penerima beasiswa belum melengkapi dokumen persyaratan.
Mereka menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurut mahasiswa, seluruh dokumen persyaratan beasiswa telah mereka serahkan sesuai ketentuan dan telah melalui proses verifikasi oleh bagian organisasi.
Oleh karena itu, mahasiswa menganggap pernyataan Kabag Keorganisasian sebagai bentuk penyampaian informasi yang keliru kepada publik dan berpotensi menyesatkan.
Melalui aksi ini, Ikemap berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan beasiswa dan membuka ruang dialog yang jujur serta bertanggung jawab demi masa depan pendidikan mahasiswa Halmahera Tengah.
Salah satu mahasiswa Ikemap menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mencari kejelasan, bukan menciptakan konflik.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai mahasiswa. Semua persyaratan administrasi beasiswa sudah kami lengkapi sesuai aturan, dan pihak organisasi juga telah memverifikasinya,” katanya (17/12).
Mahasiswa mendorong agar Pemda bertindak secara transparan soal anggaran beasiswa.
“Kami berharap pemerintah daerah bersikap jujur dan transparan agar masalah ini bisa segera selesai,” tutupnya.
