Jakarta, Forum KiSSNed – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam.
Program ini awalnya dirancang untuk memperbaiki gizi anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaannya justru memunculkan banyak persoalan serius di lapangan.
Aden Farih, Mahasiswa Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, menilai program tersebut gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Ia menyebut MBG tidak hanya bermasalah dalam praktik, tetapi juga telah masuk ke ranah politik.
Menurut Aden, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) harus menjadi alarm keras. Laporan itu mencatat ribuan anak mengalami keracunan massal setelah menerima makanan dari program sekolah.
“Ini bukan masalah kecil. Ini bukti ada celah besar dalam sistem MBG,” kata Aden melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (27/9).
Ia menegaskan, persoalan tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dalam desain kebijakan.
Sejak awal, perencanaan program tidak matang.
“Kalau kita bicara MBG, ini bukan kecelakaan prosedural. Ini kegagalan sistemik. Negara terlalu sibuk mengejar citra dan kecepatan politik. Aspek keamanan pangan malah terabaikan,” tegasnya.
Masalah anggaran juga menjadi sorotan. Pemerintah menetapkan biaya Rp15 ribu per porsi. Namun, pelaksana di lapangan hanya menggunakan anggaran sekitar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu.
Selisihnya cukup besar.“Bayangkan, ada selisih Rp5 sampai Rp7 ribu. Nilai itu sama saja dengan gizi yang hilang dari piring anak-anak. Gizi itu mestinya membangun tubuh mereka, bukan hilang di tengah jalan,” tambah Aden.
Ia menilai selisih tersebut membuka ruang penyimpangan. Program tersebut paling merugikan anak-anak.
Program yang seharusnya menyokong tumbuh kembang justru mengancam kesehatan mereka.
Karena itu, Aden meminta pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran.
Ia menilai perlu ada jeda pelaksanaan agar masalah dapat diurai dengan tuntas.
“Moratorium itu langkah darurat. Hentikan dulu sebelum korban bertambah. Jangan jadikan program ini alat politik,” tambahnya lagi.
Aden juga mendorong pembenahan menyeluruh. Ia menilai pemerintah perlu melibatkan pakar independen, organisasi masyarakat sipil, dan pihak sekolah.
“Reformasi total harus dilakukan. Semua pihak harus terlibat agar program benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya.
