Jakarta, Forum KiSSNed – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Pramono yang mengenakan batik hitam bermotif emas itu mengaku datang untuk melakukan konsultasi dengan lembaga antirasuah. Namun, ia belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
“Konsultasi, nanti ya,” kata Pramono saat hendak memasuki gedung KPK.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kedatangan Pramono bertujuan untuk membahas sejumlah langkah mitigasi korupsi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Sebelumnya, KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah banyak berkolaborasi pada upaya-upaya pencegahan hingga koordinasi supervisi dalam perbaikan sistem dan tata kelola di lingkup pemerintah daerah,” jelas Budi kepada wartawan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga sempat menggelar pertemuan dengan Pimpinan KPK Johanis Tanak dan jajaran terkait untuk membahas pencegahan korupsi di wilayah Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono mengaku diingatkan oleh pimpinan KPK mengenai sejumlah kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang belum dituntaskan lembaga antirasuah.
“Tadi diingatkan beberapa kasus lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan,” jelas Pramono saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Pramono Siap Bantu KPK Cegah Korupsi di DKI
Pramono menegaskan bahwa sejumlah kasus korupsi tersebut terjadi sebelum ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Meski demikian, ia menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab dan membantu KPK dalam penyelesaiannya.
“Dan beberapa hal yang diingatkan, memang hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun, karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa menambahkan, salah satu sorotan pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut adalah perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemprov DKI Jakarta agar tidak kembali terjadi kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa,” kata Cahya.
Cahya juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta diminta memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun.
“Kira-kira seperti itu dari pembinaan KPK tadi juga menyampaikan, termasuk juga optimalisasi pendapatan daerah untuk terus ditingkatkan, sekaligus juga untuk efisiensi dari anggaran DKI yang sudah sangat besar ini,” tutupnya.
