Jakarta – Pemilu 2024 menandai bahwa kontestasi politik Indonesia semakin menyerupai perebutan atensi. Pertarungan tidak berhenti pada debat program, melainkan meluas menjadi pertarungan citra tentang siapa yang paling mudah disukai, paling mudah dibagikan, dan paling cepat melekat dalam benak pemilih.
Dalam situasi ini, fenomena post-truth mendapat ruang karena emosi dan identitas mendorong pilihan politik, bukan evaluasi fakta dan adu argumen.
Perubahan itu menampilkan “Gemoy” sebagai ikon paling menonjol, sebuah persona yang dikemas agar terlihat lucu, ramah, dan mengundang tawa, termasuk melalui visual bergaya AI.
Pemberitaan menunjukkan penyebaran tren gemoy secara luas sekaligus menegaskan bahwa disrupsi AI menguji proses pemilu, karena teknologi ini menggeser cara publik memersepsikan kandidat.
Di titik tertentu, pemilih tidak lagi memfokuskan perhatian pada program yang paling masuk akal, melainkan memilih figur yang paling nyaman mereka konsumsi melalui layar ponsel.
Kemasannya terasa bertolak belakang dengan citra Prabowo pada 2019 yang lekat dengan pidato berapi-api dan gaya yang tegas. Karena itu, fenomena ini tampak sebagai transformasi persona politik yang sangat sadar media, sangat digital, dan sangat emosional, bukan sekadar strategi komunikasi yang biasa.
Post-truth Bukan Sekadar “Hoaks”
Banyak orang memahami post-truth secara terlalu sempit, seolah hanya berkaitan dengan hoaks. Padahal, post-truth muncul ketika komunikasi publik tidak lagi menjadikan fakta sebagai modal utama dalam membentuk sikap politik, sementara narasi yang mengaduk emosi, memberi rasa aman, atau menegaskan identitas kelompok justru lebih memengaruhi.
Karena itu, penting untuk membedakan dua hal yaitu kebohongan yang bersifat faktual dan pergeseran cara menilai.
Dalam post-truth, tidak semua konten harus berupa kebohongan. Cukup jika publik lebih sibuk menyukai citra daripada menimbang isi, agar kualitas demokrasi merosot secara perlahan. Politik pun bergeser menjadi urusan rasa yang menenggelamkan nalar.
AI Sebagai Mesin Estetika Politik
Kehadiran AI dalam kampanye bukan sekadar mengikuti arus inovasi digital, melainkan mempercepat kerja estetika dalam politik.
Teknologi visual AI memungkinkan kandidat dipoles ke banyak bentuk representasi seperti animasi, gaya kartun, hingga ilustrasi bernuansa imut.
Prosesnya cenderung lebih cepat dan lebih hemat dibandingkan produksi visual secara konvensional.
Yang krusial, estetika semacam ini memengaruhi publik pada level pra sadar karena ia memicu rasa hangat dan kelucuan terlebih dahulu, sementara evaluasi terhadap program, rekam jejak, dan orientasi kebijakan tertinggal di belakang.
Pada kampanye Prabowo dan Gibran, tim kampanye secara terbuka mengakui penggunaan materi bergambar AI dan memaknainya sebagai simbol adaptasi terhadap perubahan zaman.
Hal ini menegaskan bahwa penggunaan AI merupakan pilihan strategis yang direncanakan, bukan sekadar efek samping komunikasi yang tak disengaja.
Dari perspektif komunikasi politik, pengamat membaca situasi ini sebagai strategi reframing. Kandidat digeser dari bingkai figur keras menuju bingkai figur yang menggemaskan.
Secara sosiologis, pendekatan ini relevan di era media sosial karena platform digital memberi ganjaran pada konten yang ringan, lucu, mudah diparodikan, dan mudah menjadi viral.
Dampaknya, kandidat yang mampu menjadi meme, atau bahkan secara aktif memfasilitasi kememean, memperoleh keuntungan berupa atensi yang datang tanpa biaya.
Rekayasa Citra: Perbandingan 2019 vs 2024
Pergeseran citra Prabowo dari 2019 ke 2024 dapat dibaca sebagai studi kasus post-truth berbasis persona.
Pada 2019, gaya kampanye Prabowo sering dipahami sebagai tegas, keras, dan konfrontatif, yang lalu melekat sebagai karakter yang “khas Prabowo” di mata banyak orang.
Pada 2024, citra “gemoy” bekerja seperti tombol reset: ia menawarkan pengalaman emosional baru yang menimpa memori lama. Di sinilah “politik visual” mengalahkan “politik argumentasi”.
Ketika pemilih dihadapkan pada figur yang tampak ramah dan lucu setiap hari di linimasa melalui poster, editan, animasi, dan potongan video, maka evaluasi politik berubah menjadi evaluasi afektif yang menimbulkan pemikiran “dia kelihatan baik”, “dia lucu”, “dia seperti kakek yang menggemaskan”.
Liputan tentang “gemoy everywhere” juga menegaskan bagaimana citra ini menyebar luas dan menjadi fenomena dalam pemilu.
Masalahnya bukan pada humor atau kreativitas semata. Demokrasi tidak melarang kandidat tampil lucu, namun yang patut dikhawatirkan ialah ketika kelucuan menjadi pengganti pertanggungjawaban.
Ketika citra yang viral menjadi substitusi bagi jawaban atas isu substantif seperti ekonomi, hukum, HAM dan lingkungan. Pada situasi ini, publik sedang diarahkan untuk memilih berdasarkan impresi, bukan penilaian kebijakan.
Dampak Demokratis: Publik Jadi Penonton
Post-truth dalam pemilu tampak melalui perubahan peran warga yang makin bergeser dari penilai menjadi penonton. Dalam situasi ini, warga cenderung tidak lagi memprioritaskan konsistensi argumen, melainkan mencari hiburan, dan tidak lagi menimbang program yang di tawarkan, melainkan dari daya tarik emosionalnya.
Ini berbahaya sebab demokrasi membutuhkan warga yang mampu meminta alasan, menguji klaim, dan menuntut pertanggungjawaban, bukan warga yang hanya mengoleksi kesan.
Teori Demokrasi milik Jurgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai ranah tempat warga bertukar gagasan, berdebat dan membentuk opini publik melalui diskursus rasional kritis.
Lemhannas pun menyampaikan bahwa politik post-truth berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan. Poin tersebut menegaskan bahwa rekayasa persepsi dapat berujung pada ketegangan sosial yang lebih besar.
Hal itu masuk akal karena ketika publik terbiasa mempercayai sesuatu karena rasa suka, ruang publik menjadi lebih rapuh dan mudah tersulut provokasi.
Hari ini orang dapat tertawa bersama, namun keesokan harinya mereka bisa terbelah hanya oleh satu narasi emosional yang diproduksi secara masif.
Penutup
Pemilu 2024 menunjukkan bahwa post-truth tidak selalu tampil sebagai berita bohong yang terang-terangan, tetapi juga dapat hadir melalui citra yang terasa manis, lucu, dan menghibur. Misalnya lewat visual AI yang membuat kandidat tampak lebih akrab dan lebih menghadirkan rasa aman.
Persoalannya bukan apakah citra gemoy itu ampuh karena besar kemungkinan memang efektif, melainkan apa yang harus dibayar ketika politik bergeser dari ruang adu gagasan menuju ruang adu perasaan.
Pada akhirnya, post-truth bukan sekadar gejala sesaat, melainkan krisis epistemik yang dapat menggerus kualitas sistem demokrasi.
Pilihan politik lalu lebih sering diputuskan oleh dorongan emosional, bukan oleh pertimbangan kebijakan maupun visi dan misi.
Post-truth juga dipandang berpotensi mengganggu stabilitas dan sekaligus menurunkan mutu ruang publik karena persepsi dapat dibentuk dan dipelihara tanpa keharusan untuk melalui verifikasi.
*****)
Oleh: Muhammad Azhari, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional
Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi ForumKiSSNed.co.id.
Kopi Forum atau rubik opini di Forum KiSSNed untuk umum.
Naskah dikirim ke alamat e-mail: redaksi@forumkissned.co.id
Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
