Depok, Forum KiSSNed – Gerakan Pemuda Ansor Kota Depok (GP Ansor Depok) menggelar Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) pada 25–28 Desember 2025.
Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Dar El Fikr, Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.
PKL menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas kepemimpinan kader di tingkat daerah.
Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan kader-kader terpilih dari berbagai Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kota Depok.
Melalui kegiatan tersebut, GP Ansor mendorong penguatan ideologi, kapasitas organisasi, dan wawasan kebangsaan.
GP Ansor Depok berharap para kader yang mengikuti pelatihan mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat.
PKL Menuntut Komitmen Nyata
Ketua Cabang GP Ansor Kota Depok, H. M. Kahfi, menegaskan bahwa PKL menuntut komitmen nyata dari setiap kader. Ia menyampaikan pernyataan itu di sela kegiatan pelatihan.
“PKL ini bukan sekadar pelatihan formal. Kami ingin melihat sejauh mana kesungguhan kader dalam berproses dan berkhidmat di Ansor,” ujar Kahfi.
Kahfi juga menyoroti jumlah peserta yang bertahan hingga akhir kegiatan. Dari 52 peserta terdaftar, hanya 36 orang yang mengikuti rangkaian pelatihan secara penuh.
“Fakta ini menunjukkan bahwa kaderisasi Ansor membutuhkan ketahanan dan kesiapan mental. Ansor tidak mencari kader instan, tetapi kader yang siap berjuang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kaderisasi GP Ansor Kota Depok, Abdul Aziz Hakim, menyampaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang wajib dijalankan peserta pasca-PKL.
Ia menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan.
“Kami mewajibkan peserta menjalankan RTL dalam dua bulan setelah PKL. Ini menjadi tolok ukur keseriusan kader dalam menggerakkan Ansor di wilayah masing-masing,” ujar Abdul Aziz.
Abdul Aziz menjelaskan, RTL meliputi keaktifan kader di wilayah domisili, syiar Ansor di majelis taklim, penguatan administrasi PAC, serta rekrutmen kader PKD.
Peserta juga diminta menjalin silaturahmi dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) dan melakukan audiensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Seluruh kegiatan RTL harus terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini menjadi bukti akuntabilitas dan komitmen kader dalam kerja-kerja organisasi di tingkat akar rumput,” pungkasnya.
