Jakarta, Forum KiSSNed – Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah (HMPS PAI UIA) menggelar Seminar Nasional.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Kegiatan Seminar Nasional dilaksanakan di Ruang Teater Kampus 2 UIA Jakarta pada Rabu (13/5/2026).
Seminar Nasional yang bertajuk “Dari Piring ke Pikiran: Menakar Relevansi Makan Bergizi Gratis dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia” berlangsung dengan menghadirkan akademisi, aktivis, hingga unsur pemerintah daerah.
Kegiatan ini membuka ruang diskusi tentang hubungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan masa depan pendidikan nasional.
Ketua HMPS PAI UIA, Fawwaz Ulwani menyebut kegiatan ini berangkat dari kegilasahan dengan polemik kebijakan pendidikan saat ini.
“Seminar ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, sebagai mahasiswa tentu kita perlu mengkaji kebijakan ini. Kita tau program prioritas pemerintah ini menuai pro dan kontra” kata Fawwaz.
Wakil Dekan FAI UIA, Mahfuz Nur., S.Sos.I., M.E., M.Si. membuka Seminar Nasional tersebut, kemudian Camat Pondok Gede Zainal Abidin Syah, S.T., M.M. dan Ketua Program Studi PAI UIA, Dr. Sutiono AZ, M.Pd melanjutkan keynote speaker kegiatan.
Mahfudz menyampaikan harapan dari diselenggarakannya kegiatan ini, mahasiswa mampu mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Mengkritisi bukan berarti menolak, tapi meminimalisir hal-hal negatif dalam program,” kata Mahfudz.
Sutiono menilai prorgram MBG ini menambah beban guru honorer, banyak tenaga pengajar kehilangan fokus mengajarnya.
“Saya kurang setuju dengan MBG ini, karena pelaksanaannya masih kurang efektif,” kata Sutiono.
Acara Seminar Nasional ini menghadirkan Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), lalu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H, dan juga Erlangga Abdul Kalam Direktur Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed).
Gizi Topang Kecerdasan
Wildan menilai pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kurikulum.
Menurutnya, negara juga perlu memastikan kesiapan gizi peserta didik agar proses belajar berjalan maksimal.
“Anak yang sehat akan lebih siap menerima ilmu. Karena itu, isu gizi harus masuk dalam kerangka pembangunan pendidikan,” ujar Wildan.
Anggota DPRD Kota Bekasi itu mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan distribusi program berjalan merata.
“MBG ini investasi SDM jangka panjang, program MBG sebagai bekal generasi kita menyambut Indonesia emas 2045 mendatang. Relevansi MBG dan pendidikan saling menguatkan,” tambahnya.
MBG Belum Selesaikan Akar Masalah Pendidikan
Direktur Forum KiSSNed, Erlangga Abdul Kalam, menilai ekonomi kerakyatan yang diproyeksikan berjalan karena program MBG.
“Saya belum melihat adanya perputaran ekonomi kerakyatan dalam MBG, yang saya tau MBG ini justru mempertontonkan kesenjangan sosial,” papar Erlangga.
Ia menambahkan MBG tidak menembus akar masalah pendidikan nasional.
“Siswanya dikasih makan bergizi gratis, gurunya dibuat menangis,” terangnya.
Erlangga menyebut bukan tidak setuju dengan MBG, tetapi ia ingin memastikan kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terulang. Seperti kasus keracunan yang terjadi di banyak sekolah.
“Jangan hanya kuantitas, kualitas juga penting, kalau misinya memperbaiki stunting dan kualitas pendidikan, perbaiki sistemnya, peerhatikan gurunya. ini bukan soal angka presentase, tapi soal korban yang terus bertambah,” jelasnya.
Liberal Demokrasi
Sementara itu, Islah Bahrawi membantah soal narasi gizi yang baik akan menimbulkan kecerdasan siswa.
Ia menceritakan masa kecilnya yang hidup dalam kondisi kekurangan gizi atau stunting, namun kekurangan itu sama sekali tak menyurutkan semangat belajarnya.
“Saya berani berdebat soal narasi gizi ini,” kata Islah.
Ia juga menyebut program MBG ini bisa menjadi sesuatu yang baik jika pemerintah melaksanakannya pada waktu yang tepat.
“Kalau negara kita tidak punya utang, rupiah kita tidak anjlok, fiskal dan tidak ada perang Iran-AS, mungkin saja MBG lebih baik,” tambahnya.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Islah juga mengatakan hari ini Indonesia sedang berada di era liberal demokrasi.
“Dia pegang makanannya, dia pegang semua sendi-sendi kepentingan rakyat sampai satgas PKH dia pakai tentara,” tutup Islah.
