Jakarta, Forum KiSSNed – Menutup akhir tahun 2025, Jakarta kembali menghadapi krisis air bersih yang semakin mengkhawatirkan.
Di balik gedung pencakar langit dan klaim pembangunan modern, ibu kota justru berdiri di atas tanah yang terus ambles akibat eksploitasi air tanah tanpa kendali.
Santri Bakti Nusantara, Laode Kamaludin menilai krisis ini mencerminkan kegagalan tata kelola air di Jakarta.
“Jakarta terlihat maju di permukaan, tetapi sesungguhnya rapuh di bawah tanah. Air tanah dikeruk terus-menerus, sementara negara gagal menjamin air bersih bagi warganya,” ujar Laode.
Di lapangan, jutaan warga Jakarta masih mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.
Sumur bor yang semula bersifat darurat kini menjadi kebiasaan struktural yang terus berulang.
Menurut Laode, praktik ini tidak hanya dilakukan warga kecil, tetapi justru didominasi sektor besar.
“Yang paling masif menguras air tanah adalah industri, apartemen, dan pusat bisnis. Warga kecil lalu dipersalahkan, padahal mereka tidak punya pilihan,” tegasnya.
Penurunan muka tanah di Jakarta kini mencapai tingkat berbahaya. Di wilayah pesisir utara, amblesan tanah melebihi 10 sentimeter per tahun dan memicu banjir rob serta intrusi air laut.
“Ini bukan ancaman masa depan, ini krisis hari ini. Jakarta perlahan tenggelam akibat kebijakan yang dibiarkan salah selama puluhan tahun,” kata Laode.
Laode juga menyoroti lemahnya penegakan regulasi air tanah. Menurutnya, hukum kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Warga kecil ditekan, sementara pelanggaran besar sering lolos tanpa sanksi. Ini ketidakadilan struktural dalam pengelolaan air,” ujarnya.
Pipanisasi PAM Jaya Lamban, Hak Warga Terus Tertunda
Di tengah krisis air bersih, program pipanisasi PAM Jaya justru berjalan lamban. Padahal, jaringan perpipaan menjadi solusi utama untuk menghentikan ketergantungan pada air tanah.
Laode menilai kelambanan ini sebagai bentuk pembiaran sistemik.
“Selama pipanisasi lambat, eksploitasi air tanah akan terus terjadi. Artinya, pemerintah ikut membiarkan Jakarta semakin tenggelam,” katanya.
Hingga akhir 2025, layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Banyak kawasan padat dan permukiman menengah ke bawah masih belum menikmati air bersih yang layak.
“Air bersih itu hak, bukan privilese. Tapi faktanya, kawasan elite lebih cepat dilayani dibandingkan rakyat kecil,” ujar Laode.
Pemuda kelahiran Tanjung Priok itu menilai masalah pipanisasi bukan sekadar teknis, melainkan soal keberpihakan dan kepemimpinan.
“Jakarta tidak kekurangan teknologi atau anggaran. Yang kurang adalah keberanian mengambil keputusan dan serius mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Laode juga mengkritik minimnya transparansi PAM Jaya terkait progres dan penggunaan anggaran.
“Publik berhak tahu sejauh mana pipanisasi berjalan dan mengapa selalu molor. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan terus runtuh,” katanya.
Laode mendesak Gubernur DKI Jakarta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PAM Jaya.
“Evaluasi pimpinan PAM Jaya itu mutlak. Jakarta butuh orang-orang yang cepat bekerja dan berpihak pada warga untuk mewujudkan 100 persen pipanisasi,” tandas Laode.
Menurutnya, jika pipanisasi terus berjalan lamban, Jakarta mempertaruhkan masa depannya sendiri.
“Ini bukan lagi soal kenyamanan hidup, tapi soal keberlangsungan kota. Setiap tetes air bersih yang mengalir ke rumah warga adalah ukuran keberpihakan negara,” pungkasnya.
