Jakarta, Forum KiSSNed – Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang akhir 2025 berjalan positif.
Meski demikian, ARPG masih mencatat sejumlah catatan perbaikan, terutama koordinasi antarkementerian dan komunikasi politik.
Koordinator Nasional ARPG, Syafrudin Budiman, S.IP menyebut pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan capaian cukup kuat di berbagai sektor. Namun ia menilai beberapa menteri belum optimal menerjemahkan arahan presiden secara teknis.
“Kami menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup baik dengan skor angka 8,5 (B+), jika dinilai total indeks kuantitatif secara keseluruhan,” kata Syafrudin Budiman, yang akrab disapa Gus Din.
ARPG menyusun penilaian tersebut berdasarkan refleksi lebih dari satu tahun tiga bulan pemerintahan sejak pelantikan pada 20 Oktober 2025. Penilaian mencakup demokrasi, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, pangan, hingga penanganan bencana.
“Penilaian ini objektif dari ARPG yang menaungi lebih dari 70 organisasi relawan pendukung Prabowo-Gibran,” ujar Gus Din.
Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
ARPG menilai demokrasi Indonesia tumbuh lebih terbuka dan santun. Pemerintah dinilai memberi ruang kritik dan partisipasi politik yang luas.
“Demokrasi kita sedang tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kritik bisa disampaikan tanpa permusuhan dan partisipasi politik semakin luas,” kata Gus Din.
Ia juga menilai pemerintah tidak antikritik, baik di media massa maupun media sosial. Menurutnya, sikap terbuka ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nilai demokrasi.
“Dari sikap keterbukaan inilah pemerintah sangat peduli pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat,” tegasnya.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
ARPG melihat penegakan hukum di era Prabowo–Gibran menunjukkan dua sisi. ARPG menilai pemerintah bersikap tegas terhadap praktik ilegal dan korupsi besar, namun tetap menerima kritik dari kelompok masyarakat sipil.
“Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam menghentikan praktik ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah,” kata Gus Din.
Di sisi lain, ARPG mencatat kekhawatiran publik terhadap isu HAM, revisi UU TNI, serta kebijakan abolisi dan amnesti yang menuai kontroversi. Menurut Gus Din, isu tersebut perlu penanganan lebih hati-hati agar tidak menggerus kepercayaan publik.
“Penegakan hukum ditandai upaya reformasi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran serius terhadap demokrasi dan keadilan substantif,” ujarnya.
Reshuffle dan Risiko Kabinet Gemuk
ARPG mencatat Presiden Prabowo telah melakukan beberapa kali reshuffle kabinet dan menambah kementerian baru. Langkah ini dinilai berisiko jika tidak diimbangi efisiensi dan koordinasi yang kuat.
“Komposisi yang gemuk berpotensi memicu masalah efisiensi anggaran dan konflik internal kabinet,” kata Gus Din.
Ia menilai fokus kabinet dapat terganggu jika persaingan antar kementerian meningkat. Namun Presiden Prabowo menegaskan ia tidak mempersoalkan istilah kabinet gemuk.
“Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!” kata Prabowo dalam pernyataannya.
Rangkap Jabatan Wakil Menteri
ARPG juga menyoroti praktik rangkap jabatan oleh wakil menteri yang menjabat komisaris di BUMN. Menurut Gus Din, praktik ini bertentangan dengan semangat profesionalisme pemerintahan.
“Perbuatan rangkap jabatan oleh wamen dapat mencederai prinsip profesionalitas sebagai pembantu presiden,” tegasnya.
Ia menegaskan wakil menteri perlu memilih antara jabatan publik atau posisi komisaris untuk menghindari konflik kepentingan.
Kesejahteraan Sosial
ARPG menilai kesejahteraan sosial menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat penurunan angka kemiskinan serta menjalankan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun ARPG juga mencermati tantangan penurunan kelas menengah dan perlunya menjaga stabilitas fiskal.
“Pemerintah fokus pada program pangan, pendidikan, dan perumahan, namun tetap perlu mengatasi tantangan ekonomi dan implementasi,” jelas Gus Din.
Pertumbuhan Ekonomi
ARPG menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen sebagai sinyal pemulihan. Angka ini meningkat dibanding kuartal I 2025 yang berada di level 4,87 persen.
“Tren positif pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen merupakan kinerja positif pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Gus Din.
Ia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 6 hingga 8 persen, meski IMF merevisi proyeksi global.
“Kami yakin ekonomi nasional terus meningkat pada kuartal berikutnya,” katanya.
MBG dan Ekonomi Kerakyatan
ARPG mendorong pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan koperasi. Gus Din meminta agar program MBG memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
“Program MBG harus menggandeng UMKM dan koperasi secara nyata dengan kemudahan akses,” ucapnya.
Danantara
ARPG mendukung pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Gus Din menilai lembaga ini berpotensi memperkuat pembiayaan UMKM.
“Kalau UMKM dan koperasi maju, perputaran ekonomi nasional akan meningkat,” kata Gus Din.
Ia berharap perbankan pemerintah lebih ramah terhadap kredit mikro.
Penanganan Bencana
ARPG mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera dan Aceh. Menurut Gus Din, pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga dan tanggap darurat.
“Pemerintah telah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional dengan keterlibatan langsung pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan penderitaan korban bencana sebagai konten media sosial.
