Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi yang dilakukan pemerintah dalam waktu berdekatan bukan sekadar penyesuaian ekonomi, melainkan sinyal kebijakan yang kontradiktif dan berpotensi mengguncang stabilitas sosial.
Forum KiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Pernyataan Bahlil Lahadalia sebelumnya yang menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas harga energi kini berhadapan langsung dengan realitas di lapangan yang justru berlawanan.
Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang berbahaya bagi pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dampak kebijakan ini tidak berhenti pada kenaikan harga energi semata. Ia memicu efek domino yang kompleks dan sistemik.
Kenaikan BBM akan langsung meningkatkan biaya distribusi barang, dari sektor pangan hingga logistik industri.
LPG sebagai kebutuhan rumah tangga akan menekan biaya konsumsi harian, terutama bagi pelaku UMKM yang bergantung pada energi tersebut untuk produksi.
Dalam waktu singkat, semua harga bahan pokok akan terdorong naik, inflasi meningkat, dan daya beli masyarakat menurun.
Mari kita rasionalisasikan secara sederhana saja, ketika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional ikut tertekan, sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi dari itu, saya meyakini akan terjadi pergeseran perilaku konsumsi yang tidak terhindarkan. Masyarakat pengguna nonsubsidi akan berbondong-bondong beralih ke BBM dan LPG subsidi.
Akibatnya, beban subsidi negara meningkat secara tidak terkendali, sementara stok energi bersubsidi menjadi langka.
Kelangkaan ini akan membuka ruang bagi distorsi pasar yang meliputi antrean panjang, praktik penimbunan, hingga munculnya pasar gelap dengan harga yang jauh di atas ketentuan resmi.
Dalam kondisi ini, masyarakat tidak lagi memiliki pilihan rasional dan terpaksa membeli dengan harga berapa pun demi memenuhi kebutuhan dasar.
Situasi ini menciptakan lingkaran masalah. kebijakan yang semula bertujuan mengurangi beban fiskal justru memperbesar tekanan sosial dan ekonomi di lapangan.
Ketimpangan akses energi akan semakin nyata, di mana kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Jika tidak diantisipasi dengan serius, kondisi ini dapat memicu ketidakpuasan publik yang meluas.
Tawaran dan Saran Solusi
Beberapa solusi yang perlu segera dipertimbangkan dan diambil oleh pemerintah menurut hemat saya
Forum KiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Pertama, pemerintah harus memperkuat komunikasi publik secara konsisten dan transparan agar tidak terjadi disonansi antara pernyataan pejabat dan kebijakan yang diambil. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama stabilitas kebijakan.
Kedua, memperbaiki sistem distribusi energi bersubsidi berbasis data yang akurat dan terintegrasi, sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak mudah disalahgunakan.
Ketiga, memperluas program kompensasi langsung kepada masyarakat terdampak, tidak hanya dalam bentuk bantuan tunai, tetapi juga subsidi silang bagi sektor UMKM yang paling rentan terhadap kenaikan biaya energi.
Keempat, mempercepat diversifikasi energi dan mendorong penggunaan energi alternatif skala rumah tangga maupun industri kecil, sehingga ketergantungan pada BBM dan LPG dapat dikurangi secara bertahap.
Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, kenaikan harga energi hari ini bukan hanya persoalan ekonomi jangka pendek, melainkan potensi krisis sosial yang bisa membesar di masa depan.
*****)
Oleh: Erlangga Abdul Kalam, Direktur Eksekutif Forum KiSSNed.
Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi ForumKiSSNed.co.id
Kopi Forum atau rubik opini di Forum KiSSNed untuk umum
Naskah dikirim ke alamat e-mail: redaksi@forumkissned.co.id
Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim
