Jakarta, Forum KiSSNed – Mangkraknya Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur DKI Jakarta mendapat sorotan tajam dari Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed).
Direktur Forum KiSSNed, Erlangga Abdul Kalam, menyoroti lambannya penyelesaian proyek Rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta di Jalan Besakih, Kuningan Barat, Jakarta Selatan.
Proyek yang menggunakan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 itu baru menunjukkan tahap finishing setelah muncul desakan dari Wagu DKI Jakarta, Rano Karno.
Erlangga menilai kondisi tersebut menjadi ironi dalam tata kelola pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu memastikan setiap proyek yang telah memperoleh alokasi anggaran dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat sesuai perencanaan.
Hasil analisis Forum KiSSNed menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melelang proyek Rehabilitasi Rumdin Wagub di Jalan Besakih pada 27 Juni 2019 dengan menggunakan anggaran APBD 2019. Namun, status pekerjaan hingga 25 Juni 2026 tak kunjung usai.
“Proyek ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan pembangunan. Anggaran sudah tersedia sejak 2019, proses tender sudah berjalan, tetapi penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama rentang waktu tersebut,” kata Erlangga.
Data tender yang kami dapatkan menunjukkan paket pekerjaan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 977.141.774,00 dengan nilai HPS Rp. 976.090.090,00.
Dari total 56 peserta yang mengikuti lelang, hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran harga.
Perusahaan pertama, PT Clara Anugerah Putri, mengajukan penawaran sebesar Rp. 823.469.901,10, sementara PT Fachry Lavoro menyampaikan penawaran sebesar Rp. 874.753.895,84.
PT Clara Anugerah Putri berhasil menawarkan harga terendah sebesar Rp823,46 juta, terpaut sekitar Rp152 juta di bawah HPS yang mencapai Rp976,09 juta.
Erlangga menilai minimnya jumlah peserta yang memasukkan penawaran meskipun puluhan perusahaan terdaftar dalam proses lelang juga layak menjadi perhatian.
“Dari 56 peserta lelang, hanya dua perusahaan yang menyampaikan penawaran. Kondisi seperti ini perlu dievaluasi agar prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah benar-benar berjalan optimal,” ujarnya.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Dugaan Pengondisian Lelang
Erlangga menduga terdapat upaya pengondisian atau rekayasa dalam proses lelang proyek tersebut. Ia menyoroti bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas Citata) bertindak sebagai satuan kerja proyek ketika Heru Hermawanto menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis).
“Jangan sampai publik menduga ada permainan dari setiap lelang di satuan Dinas Citata. Meski Kadis nya sudah diganti, bukan berarti masalahnya selesai. Vera Revina Sari sebagai Kadis Citata yang baru harus bertanggungjawab,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pramono Anung dan Rano Karno mulai memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wagub pada 20 Februari 2025. Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan rehabilitasi rumah dinas wakil gubernur rampung sehari sebelumnya, yakni pada 19 Februari 2025. Namun hingga berita ini dirilis, Pemprov DKI melalui Dinas Citata masih belum menyelesaikan Rehabilitasi Rumdin Wagub DKI tersebut.
“Saya mau gambarkan secara sederhana. Vera Revina Sari mulai memimpin Dinas Citata pada 8 Mei 2025. Namun hingga 25 Juni 2026, Pemprov DKI lewat Dinas Citata tetap belum menyelesaikan Rehabilitasi Rumdis Wagub. Pertanyaannya, apa yang mereka kerjakan selama satu tahun terakhir? Kok bisa proyek dari 2019 sampai sekarang belum selesai?” terangnya.
Pertanyakan Efektivitas Pengaswan
Forum KiSSNed juga mempertanyakan efektivitas pengawasan proyek karena pemerintah belum merampungkan Rehabilitasi Rumdis Wagub DKI Jakarta meskipun telah menyiapkan anggarannya sejak 2019.
Menurut Erlangga, fakta bahwa penyelesaian proyek baru menjadi perhatian serius setelah adanya dorongan dari Rano Karno menunjukkan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan.
“Jika benar proyek ini baru memperoleh percepatan setelah adanya desakan dari Wakil Gubernur terpilih, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan pengendalian proyek. Jangan sampai pembangunan yang dibiayai uang rakyat berjalan tanpa kepastian waktu penyelesaian,” tegasnya.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Forum KiSSNed mendesak Pemprov DKI Jakarta membuka secara transparan kronologi pelaksanaan proyek Rehabilitasi Rumdis Wagub di Jalan Besakih, termasuk kendala yang menyebabkan pekerjaan tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun hingga tak kunjung rampung.
“Transparansi menjadi kunci. Pemprov DKI Jakarta harus menjelaskan secara lengkap penggunaan APBD dan alasan keterlambatan proyek ini kepada masyarakat. Mereka juga seharusnya menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu yang wajar,” paparnya.
Minyikapi temuan ini, Forum KiSSNed mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis Citata, Vera Revina Sari.
Selain itu, Forum KiSSNed mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI untuk tidak tinggal diam. Erlangga menekankan bahwa proyek Rehabilitasi Rumdis Wagub DKI ini harus bersih dari praktik korupsi yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
“Pramono Anung wajib evaluasi kinerja Vera Revina Sari, kepercayaan warga Jakarta harus kembali ditingkatkan, jangan sampai public trust itu hilang. Kami juga meminta Kejati untuk turun tangan lakukan audit investigatif” tutupnya.
