Bekasi, Forum KiSSNed – Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan kejanggalan dalam tender Proyek Lanjutan Pembangunan Taman Kalimalang Tol Becakayu Tahun Anggaran 2026 yang dikelola Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
Proyek dengan pagu anggaran Rp26.760.354.000 itu dinilai menyimpan sejumlah indikasi yang layak mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Koordinator Forum KiSSNed, Muafa Hibatullah, menyebut berdasarkan data yang kami temui, proses tender proyek tersebut memunculkan banyak tanda tanya.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus membedah seluruh fakta dalam proses pengadaan agar publik memperoleh kepastian bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik yang mencederai persaingan usaha.
Muafa mengungkapkan, dari 15 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta tender, hanya PT Yanti Record yang memasukkan dokumen penawaran.
Perusahaan itu kemudian memenangkan proyek dengan nilai kontrak Rp25.420.583.476,05.
“Kami sudah buka data, isinya sangat tidak wajar dan patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin dari 15 daftar perusahaan hanya 1 perusahaan yang mengajukan harga? Sungguh irasional, persaingan yang tak sehat,” papar Muafa.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan iklim kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Forum KiSSNed menduga terdapat faktor yang membuat mayoritas peserta tidak ikut bersaing hingga tahap penawaran.
Dugaan itu mencakup kemungkinan adanya pengondisian paket pekerjaan, persyaratan yang terlalu spesifik, maupun hambatan lain yang berpotensi mempersempit ruang kompetisi.
“Kami menduga ada koordinasi gelap yang dilakukan oleh pihak internal dalam skema lelangnya, sehingga merumitkan tahapan admistrasi bagi perusahaan lainnya,” tegasnya.
Karena itu, Forum KiSSNed meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh tahapan tender secara menyeluruh.
KPK Diminta Turun Tangan
Forum KiSSNed juga menyoroti penggunaan persyaratan teknis berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) PB010 dan KBLI 43305 untuk pekerjaan dekorasi eksterior.
Muafa menilai syarat tersebut perlu dikaji apabila pekerjaan di lapangan lebih banyak berisi konstruksi sipil dibanding pekerjaan lanskap.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Menurutnya, kondisi itu dapat membatasi partisipasi penyedia jasa konstruksi lain yang sebenarnya memiliki kemampuan mengerjakan proyek tersebut.
Selain itu, Forum KiSSNed mempertanyakan efektivitas negosiasi harga yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Nilai penawaran sebesar Rp25,423 miliar hanya turun sekitar Rp2,7 juta setelah negosiasi.
Muafa menilai hasil tersebut sangat minim dibandingkan nilai proyek sehingga memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi proses negosiasi dalam menghasilkan efisiensi anggaran.Status proyek sebagai pekerjaan lanjutan juga menjadi sorotan.
Forum KiSSNed menilai proyek lanjutan berpotensi memberikan keuntungan informasi kepada pihak tertentu apabila memiliki keterkaitan dengan pekerjaan sebelumnya.
Karena itu, Muafa meminta aparat penegak hukum memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan akuntabel.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Atas berbagai temuan tersebut, Forum KiSSNed mendesak KPK segera melakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan Proyek Lanjutan Pembangunan Taman Kalimalang Tol Becakayu Tahun Anggaran 2026.
Muafa juga meminta penyidik memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut, termasuk Tri Adhianto Wali Kota Bekasi serta Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, selaku Pengguna Anggaran.
“Forum KiSSNed mendesak KPK mengusut dugaan kejanggalan proyek ini secara profesional, transparan, dan objektif. Penegakan hukum harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola sesuai ketentuan serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” tegas Muafa Hibatullah.
Selain itu, menindak lanjuti kasus ini, Muafa menyebut akan segera menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Bekasi, lalu kantor DBMSDA dan di gedung KPK dalam waktu dekat.
