Jakarta, Forum KiSSNed – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Riau dan Jakarta menggeruduk Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Massa mendesak Ditjen PAS segera bertindak tegas menyusul kaburnya narapidana kasus narkotika dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
Mereka juga menuntut pertanggungjawaban pejabat yang bertanggung jawab atas sistem keamanan lapas.
Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, massa bergantian menyampaikan orasi di depan Kantor Ditjen PAS.
Mereka menilai kaburnya narapidana narkotika bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sinyal kuat adanya persoalan serius dalam sistem pengamanan dan integritas di lingkungan pemasyarakatan.
Koordinator aksi, Basir, menegaskan publik tidak boleh menerima begitu saja anggapan bahwa pelarian narapidana hanya merupakan insiden biasa.
Menurutnya, negara harus menunjukkan komitmen dalam mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab.
“Kami datang untuk memastikan negara tidak menutup mata. Kaburnya narapidana kasus narkotika adalah kegagalan serius sistem pengamanan. Jika ada pejabat yang bertanggung jawab atas pengamanan, maka ia harus bertanggung jawab secara moral maupun jabatan. Jangan sampai ada kesan negara melindungi oknum.” kata Basir.
Basir menyebut sorotan utama aksi tertuju kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Pekanbaru, Pebri Sadam, yang menurutnya memegang tanggung jawab strategis atas sistem keamanan di dalam lapas.
Menurut Basir, Ditjen PAS perlu menonaktifkan sementara Pebri Sadam selama proses pemeriksaan berlangsung agar penyelidikan berjalan independen dan terbebas dari potensi konflik kepentingan.
“Jabatan KPLP bukan jabatan seremonial. KPLP adalah penanggung jawab utama sistem keamanan lapas. Karena itu kami mendesak Direktur Jenderal Pemasyarakatan segera menonaktifkan Pebri Sadam selama proses pemeriksaan berlangsung. Ini bukan vonis bersalah, tetapi bentuk tanggung jawab institusional dan langkah untuk menjaga objektivitas penyelidikan,” jelasnya.
Selain mendesak penonaktifan KPLP Lapas Pekanbaru, massa juga menyoroti dugaan praktik penyimpangan yang memungkinkan narapidana keluar dari dalam lapas.
Mereka menduga terdapat permainan oknum dengan narapidana sehingga proses pelarian dapat terjadi.
Kepala KPLP Didesak Mundur
Massa meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh dugaan tersebut melalui investigasi independen tanpa intervensi pihak mana pun.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi juga menyoroti dugaan adanya transaksi ilegal yang perlu didalami aparat penegak hukum.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Aliansi Mahasiswa Se-Riau dan Jakarta menyampaikan tujuh tuntutan kepada Ditjen Pemasyarakatan.
1. Mendesak Ditjen PAS mengusut tuntas pelarian narapidana secara transparan.
2. Membentuk tim investigasi independen
3. Menonaktifkan Pebri Sadam selama pemeriksaan
4. Periksa seluruh petugas yang bertanggung jawab atas sistem pengamanan
5. Proses secara pidana setiap pihak apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum
6. Evaluasi total sistem keamanan Lapas Pekanbaru
7. Buka perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala.
Basir menegaskan mahasiswa akan terus mengawal kasus tersebut apabila pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara kaburnya narapidana narkotika.
“Jangan ada yang dikorbankan hanya petugas bawahan sementara pejabat yang memiliki tanggung jawab strategis tetap aman di kursinya. Kalau memang tidak ada kesalahan, buktikan melalui proses hukum yang terbuka. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, siapa pun tanpa terkecuali harus diproses sesuai hukum yang berlaku.” terangnya.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Aksi berlangsung tertib dan damai. Sebelum membubarkan diri, massa membacakan pernyataan sikap di depan Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
