Jakarta, Forum KiSSNed – Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) mengkritik pelaksanaan pelatihan berkonsep militer yang diikuti jajaran pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
Forum KiSSNed menilai pendekatan tersebut tidak selaras dengan karakter kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan pekerja dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Direktur Forum KiSSNed, Erlangga Abdul Kalam, menegaskan bahwa transformasi sumber daya manusia di lingkungan lembaga pelayanan publik semestinya berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas, profesionalisme, empati, dan kualitas pelayanan, bukan mengedepankan pola komando maupun pendekatan fisik yang lazim diterapkan di institusi pertahanan atau keamanan.
Menurut Erlangga, pelatihan dengan nuansa militer berpotensi menggeser orientasi pembinaan pegawai dari pendekatan humanis menuju pola hubungan yang lebih menekankan kepatuhan melalui tekanan psikologis.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong pelayanan publik berbasis kolaborasi, inovasi, dan penghormatan terhadap martabat aparatur.
“BPJS Ketenagakerjaan bukan institusi militer. Karena itu, pembinaan pegawai harus berangkat dari kebutuhan pelayanan publik, bukan mengadopsi pola pelatihan yang lebih identik dengan pembentukan prajurit. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, profesional, humanis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan budaya komando.” papar Erlangga.
Forum KiSSNed juga mengingatkan bahwa metode pelatihan yang mengedepankan disiplin fisik berpotensi memunculkan tekanan psikologis maupun intimidasi terhadap peserta apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak, keselamatan, dan kondisi individual setiap pegawai.
Pemborosan Anggaran
Selain itu, Forum KiSSNed mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk pelatihan semacam itu.
Erlangga menilai setiap rupiah yang bersumber dari dana publik maupun dana pengelolaan lembaga harus memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Publik berhak mengetahui apakah pelatihan seperti ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan atau justru hanya menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan. Akuntabilitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas.” tambahnya.
Forum KiSSNed menilai persoalan utama BPJS Ketenagakerjaan saat ini bukan terletak pada lemahnya kedisiplinan fisik pegawai, melainkan pada tantangan peningkatan kualitas layanan, percepatan penyelesaian klaim, penguatan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan, perluasan kepesertaan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi.
“Jangan sampai energi organisasi habis untuk membangun citra disiplin ala militer, tetapi persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat justru belum terselesaikan. Fokus utama BPJS Ketenagakerjaan harus tetap berada pada kesejahteraan pekerja dan kualitas pelayanan publik.” terangnya.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Atas dasar itu, Forum KiSSNed mendorong BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pengembangan sumber daya manusia agar lebih relevan dengan fungsi kelembagaan sebagai penyelenggara jaminan sosial.
Forum KiSSNed juga meminta manajemen mengutamakan program pelatihan yang memperkuat kompetensi pelayanan, kepemimpinan, komunikasi publik, etika birokrasi, transformasi digital, serta perlindungan hak-hak pekerja sebagai inti dari tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan.
Forum KiSSNed menegaskan bahwa pembentukan budaya kerja yang disiplin merupakan kebutuhan setiap institusi.
Namun, disiplin harus tumbuh melalui kepemimpinan yang profesional, sistem kerja yang sehat, serta budaya organisasi yang humanis, bukan semata-mata melalui pendekatan komando yang minim relevansi dengan fungsi pelayanan publik.
