Jakarta, Forum KiSSNed – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, mengungkap dugaan intimidasi yang ia alami dalam 10 hari terakhir.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Melalui pernyataan di media sosial, Islah menyebut sejumlah orang yang ia yakini berasal dari unsur militer terus memantau aktivitas di sekitar rumahnya.
Ia mengatakan orang-orang tersebut hilir mudik di lingkungan rumah, merekam aktivitas penghuni, hingga mengikuti pergerakannya saat bepergian.
Menurut Islah, mereka juga mengamati kondisi wilayah sekitar tempat tinggalnya secara detail.
“Dalam 10 hari terakhir rumah saya ‘dikepung’ oleh beberapa oknum yang saya yakini tentara. Mereka merekam siapapun yang beraktivitas di rumah dan lalu menguntit kemanapun saya pergi,” tulis Islah pada akun instagram nya pada Senin (25/5).
Islah mengaku mulai merasa terganggu karena sejumlah orang kerap menanyakan rutinitas pribadinya kepada tetangga sekitar, termasuk kondisi keluarganya.
Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya upaya pengawasan terhadap dirinya.
“Mereka menyampaikan pesan bahwa saya sedang diawasi dan ditandai,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Islah juga menyinggung suasana yang menurutnya mengingatkan pada praktik pengawasan era Orde Baru.
Ia mengaitkan situasi itu dengan kritiknya terhadap isu remiliterisasi dan supremasi sipil di Indonesia.
“Suasana Orde Baru telah lahir ‘caesar’ di beranda rumah saya,” kata dia.
Meski menghadapi dugaan intimidasi, Islah tetap menyuarakan kritik dan menjaga nilai demokrasi.
Ia menyebut tekanan semacam itu tidak boleh membungkam suara masyarakat sipil.
“Suara kami tidak akan pernah redup karena intimidasi ini,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Islah mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dan menolak pendekatan represif terhadap kritik publik.
“Kita bukan junta, tapi Demokrasi Pancasila. Kita ini Indonesia, bukan Korea Utara,” tulisnya.
Unggahan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah warganet dan aktivis. Banyak di antaranya berharap Islah tetap aman dan terus mendapat perlindungan, termasuk Forum KiSSNed.
Forum KiSSNed Desak Pengusutan Transparan
Sementara itu, Direktur Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed), Erlangga Abdul Kalam, menyampaikan dukungan penuh kepada Islah Bahrawi atas dugaan intimidasi dan pengawasan yang ia alami usai menyuarakan kritik terhadap isu remiliterisasi.
Erlangga menilai setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
Menurutnya, demokrasi yang sehat harus menjamin ruang aman bagi masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi.
“Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Negara tidak boleh membiarkan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pandangan kritis secara terbuka,” ujar Erlangga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan represif terhadap suara kritis hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap supremasi sipil dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara yang membungkam kritik dengan rasa takut. Semua pihak harus menjaga semangat reformasi dan kebebasan berpendapat yang telah diperjuangkan bersama,” katanya.
Forum KiSSNed, lanjut Erlangga, mendukung langkah pengusutan secara transparan terhadap dugaan pengawasan dan intimidasi tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami berharap aparat menindaklanjuti persoalan ini secara profesional, terbuka, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” paparnya.
Demokrasi di Antara Bayang-Bayang Otoritarianisme
Islah sebelumnya juga sempat menghadapi laporan polisi terkait dugaan penghasutan dalam sebuah diskusi Halal Bihalal Pengamat setelah Idulfitri 2026.
Anggota Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melaporkan Islah Bahrawi, Saiful Mujani, dan Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya pada 8 April 2026.
“Saya menganggap ini pasti yang berusaha untuk mem-profiling saya, memetakan saya termasuk mengintimidasi saya ini pasti dari pihak TNI. Saya akhirnya punya kesimpulan besar bahwa ini semua operasinya tentara,” tambah dia.
Islah mengatakan, ia sengaja membagikan pengalamannya sebagai peringatan bahwa tekanan terhadap suara kritis masih terjadi dan dapat mengancam kehidupan demokrasi.
Forum kiSSNed
Klik di sini untuk baca isu Indonesia lebih tajam
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI Muhammad Nas menyatakan pihaknya akan mendalami dugaan keterlibatan aparat dalam kasus itu.
“Terkait kecurigaan boleh saja, namun penyebutan OTK mengartikan ini liar. Dalam hal ini pihak Mabes TNI tetap akan melakukan pendalaman,” ujar Nas melalui pesan singkat pada Selasa malam sebagaimana dikutip Tempo.
